Presiden Filiphina Izinkan Indonesia Untuk Gempur ISIS DI Marawi

Presiden Rodrigo Duterte Mengizinkan Indonesia Untuk Ikut Gempur ISIS Di Marawi Filiphina

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Filiphina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia untuk terlibat dalam operasi militer untuk menggempur kelompok separitis ISIS yang menguasai Kota Marawi di Sebelah Selatan Filiphina.

Ryamizard mengakui opsi operasi militer tersebut menjadi salah satu point yang dibicarakan dalam pertemuan trilateral antara menteri pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filiphina di Tarakan, Kalimantan Utara pada Senin 19 Juni 2017 lalu. Operasi tersebut bertujuan untuk mencegah peyebaran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS.

(Ayo Belanja Barang Kebutuhan Lebaran Hanya Di Sini:  http://ho.lazada.co.id/SHQv1F  Ada Banyak Promo Menarik Lho, Buruan)

"Presiden Filiphina Duterte sudah mengiyakan, saya sudah bertemu Presiden Filiphina dan Menteri Pertahanan Filiphina. Dia Dukung penuh, silahkan saja katanya," Ujar Menhan RI Ryamizard Ryacudu di kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu 21/6/17.

Meski demikian, lanjut Ryamizard, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat. Selain itu, berdasarkan hukum Filiphina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapat persetujuan dari parlemen, meskipun presiden sudah menyetujuinya.

"Sedang kami pikirkan karena payung hukumnya belum ada. Walaupun Presiden mengiyakan, tapi itukan presiden, yang lain kan, seperti kongres belum tentu," Kata Ryamizard.

Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu, rencana operasi militer bertujuan untuk membantu Filiphina dalam mencegah meluasnya kekuatan ISIS ke bagian Selatan. Selain itu, Indonesia juga telah menjalin Patroli Maritim Terkoordinasi Trilateral atau Trilateral Maritime Patrol Indomalphi, dimana Indonesia bertindak sebagai Pemimpinnya.

Patroli terkoordinasi tersebut merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh ketiga negara untuk menjaga stabilitas di kawasan dalam menghadapi ancaman nyata non-tradisional seperti perampokan, penculikan, terorisme dan kejahatan lintas negara lainny di kawasan maritim antara Indonesia, Filiphina, dan Malaysia.

"Tapi ada satu payung hukum di negara manapun bisa latihan bersama paling tidak kita latihan di Kalimantan, di Serawak, kemudian kita latihan di rangkaian kepulauan di Filipina Selatan," kata Ryamizard.

"Kita tak punya tujuan lain selain membantu filipina dan mencegah meluas ke selatan. Jadi banyak gunanya kita menjalin kerjasama trilateral," tambahnya.